Dinamika Pers Indonesia

Beberapa hari yang lalu, tanggal 9 februari 2012 tepat diperingatinya hari pers nasional. Berbagai cara telah diekspresikan dalam memperingati hari pers nasional baik oleh insan pers maupun masyarakat umum. Dari mulai aksi turun jalan hingga diskusi-diskusi berbau pers. Semua mereka lakukan atas kepeduliannya terhadap dunia pers khususnya di Indonesia.

Pers di Indonesia telah mengalami perjalanan yang cukup panjang. Pada masa orde lama, pers menjadi bagian dari partai yang berkedudukan di bawahnya. Pers seperti menjadi terompet partai, walaupun demikian pers masih dapat bebas berbicara.Memasuki era orde baru, terjadi perubahan dalam dunia pers. Satu demi satu pers mulai lepas dari partai. Namun di lain pihak, pemerintah kala itu mencoba membangun jalinan kemitraan dengan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat. Termasuk dengan pers. Jalinan kemitraan yang seharusnya didasari dengan rasa saling pengertian, pada kenyataannya pers yang lebih sering mengerti pemerintah. Dampaknya, kontrol atau bahkan kritikan-kritikan yang sejatinya menjadi fungsi dari pers menjadi kian melemah.

Dulu media dikendalikan oleh para penguasa, berkuasa dalam artian memiliki akses dan wewenang terhadap lembaga pers. Sekarang, media bak seperti berada di bawah ketiak para konglomerat atau pengusaha. Bos media dapat dipastikan sebagai orang kaya. Bos media pada umumnya kalangan non pers. Fenomena yang belakangan ini terjadi, dimana berpindahnya perusahaan pers dari orang-orang pers ke tangan orang-orang non pers merupakan bukti yang memperkuat bahwa media sekarang takluk di tangan konglomerat dan pengusaha.

Dalam pasal 3 ayat (2) UU 40/1999 tertulis bahwa fungsi pers adalah sebagai lembaga ekonomi yang bertujuan untuk kekuatan dan keseimbangan. Namun pasal ini kemudian banyak yang menyalahartikan bahwa pers identik dengan “mesin penghasil uang” sehingga orientasinya pun keuntungan yang sebesar-besarnya, keuntungan dalam hal ini adalah uang. Alhasil pers sekarang tak ubahnya seperti bisnis baru yang menggiurkan. Jika sudah seperti ini, pemberitaan media pun jauh dari nilai-nilai jurnalistik dan lebih condong ke arah kesenangan semu belaka.

Ditengah-tengah kondisi yang demikian, idealisme pers mutlak sangat diperlukan. Idealisme yang selalu berasosiasi dengan kepentingan rakyat. Bahkan dalam konteks demokrasi, pers diletakkan pada pilar yang keempat sejajar dengan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Oleh karena itu pers harus tunduk dan berpihak pada rakyat semata.

Momentum hari pers nasional ini, diharapakan pers dapat mengembalikan kepercayaan publik yang kian luntur. Meminjam pernyataan Ketua Persatuan Waratawan Indonesia (PWI) Margiono (kompas 16/2/2012), “ Pers yang tidak memihak orang banyak dan hanya mengikuti kepentingan pemiliknya atau kepentingan golongan tertentu akan ditinggalkan masyarakat dengan sendirinya. Karena itu media tidak boleh lengah dalam menjaga kepercayaan untuk menyuarakan kepentingan publik”. Ketika kegemaran berbasa-basi kian marak di kancah perpolitikan republik ini, media menjadi salah satu lembaga yang diyakini masih dapat melakukan kontrol terhadap pemerintah. Bahkan tingkat kepercayaan masyarakat tehadap media sebagai lembaga penyalur aspirasi mereka jauh lebih tinggi ketimbang tingkat kepercayaan kepada wakil mereka di DPR atau penegak hukum.